JAMBI - Perum Bulog Divre Provinsi Jambi inginkan outlet Rumah Pangan Kita (RPK) dapat bertambah jumlahnya. Mengingat kebutuhan bahan pokok dan respon dari masyarakat yang cukup tinggi.
Kepala Perum Bulog Divre Provinsi Jambi Bakhtiar mengatakan saat ini jumlah outlet RPK di Jambi sebanyak hampir 1700 unit. "Ini berjalan baik di Provinsi. Khususnya di Kota Jambi yang mencapai 800 unit RPK. Kemudian disusul kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sarolangun, Merangin, Bungo, dan Tebo,"tuturnya, Jumat (8/3) pagi.
RPK diharapkan bisa berperan dalam penstabilan harga, menjual berbagai komoditas yang dimiliki Bulog, dan mendekatkan berbagai kebutuhan pada masyarakat. "Saya berharap demikian. Maka bagi masyarakat yang ingin membuat jaringan RPK untuk dapat mendaftarkan diri ke Bulog, mendaftarkan diri dan nanti akan dilayani,"katanya.
Untuk syaratnya sendiri, Bakhtiar menyebut, diantaranya memiliki tempat untuk outlet penjualan, Fotocopy KTP/SIM, surat keterangan domisili RT/RW/Kelurahan, Surat izin usaha dari kelurahan, Fotocopy SIUP dan NPWP, dan melakukan pembelian awal komoditas.
"Ini cukup menjanjikan. Karena perbandingan harga yang memang cukup baik. Misalkan beras medium yang dijual seharga Rp 8.600, kalau premium Rp 9.600. Sementara dipasaran rata-rata sudah diatas itu. Artinya, ada selisih keuntungan yang tidak memerlukan tempat luas tetapi ada profit yang bisa diambil,"jelasnya.
Selain adanya RPK tersebut, Bakhtiar juga mengatakan bahwa telah ada outlet binaan lainnya yaitu Toko Baitul Pangan (Tobatan) yang basis sasaran berlokasi di masjid/mushola dan pesantren."Tujuannya, supaya santri-santri mampu memperoleh komoditi bahan pokok dengan mudah dan terjangkau tentunya,"terangnya.
Disampaikannya pula, saat ini telah melakukan kerjasama dengan Nahdatul ulama Provinsi Jambi. "Insyaallah dalam waktu dekat MoUnya akan segera ditandatangani bersama,"sampainya.
Sedangkan untuk syarat Tobatan ini, kata Bakhtiar, selain harus tunjukkan fotocopy KTP, NPWP dan surat domisili, juga harus terdaftar anggota Dewan Masjid Indonesia (DMI), selanjutnya memiliki SDM untuk mengelola Tobatan, dan minimal pembelian awal Rp 15 juta.
"Tobatan ini sebenarnya sudah lama ada, tetapi untuk di Jambi kurang lebih baru 150 unit,"bebernya.
Sementara itu, Bakhtiar menyebut jumlah besaran penyerapan beras pada tahun 2019 meningkat 100 persen yakni sebanyak 8 ribu ton, dibandingkan tahun lalu yang hanya 4 ribu ton."Kenaikan karena melihat potensi panen ditambah angka pertumbuhan penduduk yang juga naik,"tandasnya. (uya)